DAMPAK POLITIK ETIS

DAMPAK  POLITIK ETIS

Disebut juga sebagai politik balas budi (etische politiek) dengan motto “de Eereschuld” (hutang kehormatan).

Definisi : suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memiliki tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi sebagai bentuk kritik terhadap pemberlakuan politik tanam paksa.

Pelopor dari politik etis adalah Pieter Brooshooft (wartawan Koran De Locomotief) dan C.Th. van Deventer (politikus). Mereka membuka mata pemerintah kolonial untuk lebih memperhatikan nasib para pribumi yang terbelakang.

Dasar pelaksanaannya :

• pidato pembukaan parlemen Belanda oleh Ratu Wilhelmina (yang pada saat itu baru naik tahta) pada 17 September 1901. Isinya menyatakan bahwa pemerintah Belanda mempunyai panggilan moral dan hutang budi (een eerschuld) terhadap bangsa pribumi di Hindia Belanda. Panggilan moral itu dituangkan ke dalam kebijakan politik etis, yang terangkum dalam program Trias Politika yang meliputi :

1. irigasi (pengairan), yakni membangun dan memperbaiki pengairan-pengairan dan bendungan untuk      keperluan pertanian
2. emigrasi yakni mengajak penduduk untuk transmigrasi
3. edukasi, yakni memperluas dalam bidang pengajaran dan pendidikan

Pelaksanaan :

Kebijakan pertama dan kedua disalahgunakan oleh Pemerintah Belanda dengan membangun irigasi untuk perkebunan-perkebunan Belanda dan emigrasi dilakukan dengan memindahkan penduduk ke daerah perkebunan Belanda untuk dijadikan pekerja rodi. Hanya pendidikan yang membawa dampak positif bagi bangsa Indonesia.

Prinsip-prinsip atau arah etis (etische koers) yang diterapkan di bidang pendidikan saat itu :

(1) Pendidikan dan pengetahuan barat diterapkan sebanyak mungkin bagi pribumi. Bahasa Belanda diupayakan menjadi bahasa pengantar pendidikan.

(2) Pendidikan rendah bagi pribumi disesuaikan dnegan kebutuhan mereka.

Sistem pendidikan pada masa itu belum lepas dari pola stratifikasi sosial yang telah ada dan disahkan sejak taun 1848 oleh penguasa kolonial. Dalam stratifikasi itu, penduduk dibagi ke dalam 4 golongan :

(1) Golongan Eropa

(2) Golongan yang dipersamakan dengan Eropa

(3) Golongan Bumiputera

(4) Golongan yang dipersamakan dengan bumiputera.

Stratifikasi sosial ini direvisi pada tahun 1920 :

(1) Golongan Eropa

(2) Golongan Bumiputera

a. Golongan bangsawan (aristocrat) dan pemimpin adat

b. Pemimpin agama (Ulama)

c. Rakyat biasa

(3) Golongan Timur Asing

Sistem pendidikan yang diterapkan :

(1) Pendidikan dasar, meliputi sekolah dengan pengantar Bahasa Belanda (ELS,HCS,HIS), sekolah dnegan pengantar bahasa daerah (IS,VS,VgS), dan sekolah peralihan

(2) Pendidikan lanjutan yang meliputi pendidikan umum (MULO,HBS,AMS) dan pendidikan kejuruan

(3) Pendidikan tinggi.

Dampak :

Politik etis sangat berdpengaruh dalam bidang pengajaran dan pendidikan yaitu dalam pengembangan dan perluasan dunia pendidikan dan pengajaran di Hindia Belanda. Salah satu orang dari kelompok etis yang sangat berjasa dalam hal ini adalah Mr. J.H. Abendanon (1852-1925) yang merupakan Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan dari tahun 1900 sampai dengan 1905.

Sejak tahun 1900 mulai berdiri sekolah-sekolah, baik untuk kaum priyayi maupun rakyat biasa yang hampir merata di daerah-daerah.

Terjadi pertukaran mental antara orang-orang Belanda dan orang-orang pribumi. Kalangan pendukung politik etis merasa prihatin terhadap pribumi yang mendapatkan diskriminasi sosial-budaya. Untuk mencapai tujuan tersebut, mereka berusaha menyadarkan kaum pribumi agar melepaskan diri dari belenggu feodal dan mengembangkan diri menurut model Barat, yang mencakup proses emansipasi dan menuntut pendidikan ke arah swadaya.

Mulai banyak berdiri organisasi pergerakan nasional sebagai suatu dampak dari berkembangnya mental dan pemikiran bangsa Indonesia sebagai salah satu hasil dari kemajuan pendidikan nasional yang dialami oleh para penduduk pribumi khususnya.

Kekurangan : Kebijakan ini hanya ditujukan bagi orang pribumi (eksklusif). Buktinya adalah bahwa pembangunan lembaga-lembaga pendidikan hanya ditujukan untuk kalangan pribumi. Sementara orang-orang campuran tidak dapat masuk ke tempat itu. Bagi mereka yang ingin melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi harus pergi ke Eropa, yang biayanya sangat mahal. Pandangan pemerintah kolonial yang memandang bahwa hanya orang pribumilah yang harus ditolong ditentang oleh Ernest Douwes Dekker. Menurutnya, seharusnya politik etis ditujukan bagi semua penduduk Hindia Belanda (Indiers) yang di dalamnya termasuk orang Eropa yang menetap (blijvers) dan Tionghoa.

Kejadian-kejadian penting yang terjadi selama masa politik etis (tahun 1900-1942):

1901 : Ratu Wilhelmina dari Belanda mengumumkan “Politik Etis” untuk Hindia Belanda.

1903 : Di Hindia Belanda mulai membuka sekolah-sekolah MULO untuk pendidikan dasar.

Undang-Undang Desentralisasi memberikan beberapa kursi kepada pemerintahan

lokal dan provinsi kepada penduduk pribumi di Hindia Belanda.

Pemilu untuk pertama kalinya diadakan di Jawa.

Keuangan Hindia Belanda dipisahkan dari keuangan tanah air Belanda.

1904 : Van Heutsz diangkat menjadi Gubernur Jenderal (hingga 1909).

Dewi Sartika mendirikan Sekolah isteri, sebuah sekolah untuk kaum perempuan

1905 : Serikat buruh pertama dibentuk oleh para buruh kereta api.

Pada 16 Oktober, K.H. Samanhudi mendirikan Sarikat Dagang Islam

Pemerintah Hindia Belanda mensponsori suatu komunitas petani Jawa yang

dipindahkan ke Lampung (contoh transmigrasi pertama).

1907 : Hindia Belanda memperkenalkan pajak terhadap usaha-usaha dagang.

Program pendidikan baru diperkenalkan dengan menawarkan pendidikan 3 tahun

untuk anak-anak, yang terbuka untu masyarakat umum.

1908 : VSTP (serikat buruh kereta api) dibentuk, anggota orang Indonesia diterima.

20 Mei, Budi Utomo didirkan di antara para mahasiswa suku Jawa kelas atas di Jawa

(termasuk dr. Sutomo dan dr. Tjipto Mangunkusumo) sebagai penanda awal era

Kebangkitan Nasional

Indische Vereeniging didirikan untuk mahasiswa Indonesia di Belanda.

Hindia Belanda memperkenalkan pajak pendapatan.

1909 : Putri Hindia, sebuah penerbitan untuk kaum perempuan, didirikan.

1912 : 10 September, SDI menjadi Sarekat Islam

Indische Partij didirikan oleh Douwes Dekker, Tjipto Mangunkusumo, Ki Hajar

Dewantara.

18 November, K.H. Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah di Yogyakarta.

Setelah proklamasi RRC pada bulan Januari, organisasi-organisasi Tionghoa yang

pada mulanya berkecimpung di bidang sosial budaya muali mengarah kepada

politik.

1913 : Indische Partij dan Sarikat Islam dilarang.

Pemerintah Hindia Belanda mendapat kuasa meminjam uang tanpa harus izin

terlebih dahulu kepada pemerintah Kerajaan Belanda.

1914 : Hollandsch-Inlandsche Schools (HIS) dibentuk kembali dan terbuka bagi orang

Indonesia.

9 Mei, Sneevliet mendirikan ISDV yang nantinya menjadi PKI.

Akibat perang di Eropa, Belanda mempertimbangkan menggunakan milisi dari

Indonesia.

KNIL membentuk sebuah angkatan udara.

Insulinde berdiri dengan didukung oleh Dr. Tjipto Mangunkusumo.

1915 : Berdiri Tri Koro Dharmo sebagai organisasi pemuda dari Budi Utomo.

1916 : Anggota delegasi dari Budi Utomo, Sarekat Islam, dan organisasi-organisasi lain

mengunjungi Belanda.

Pemerintah Hindia Belanda membentuk “Politiek Inlichtingen Dienst” sebagai

sebuah pasukan polisi khusus untuk menyelidiki kejahatan politik

J.P. Count van Limburg Stirum menjadi Gubernur-Jenderal hingga 1921.

Desember, Parlemen Belanda meloloskan RUU untuk pembentukan sebuah

Koloniale Raad (kemudian dikenal dengan Volksraad) untuk Hindia Belanda.

1917 : Belanda mempertimbangkan milisi Indonesian untuk dinas militer

SI mengambil posisi leih anti-pemerintah.

Aisyiyah organisasi perempuan Muhammadiyah berdiri.

Pembangunan fasilitas pelabuhan modern di Surabaya.

1918 : 18 Mei Volksraad berapat untuk pertama kalinya. 39% dari anggota-anggotanya adalah orang Indonesia. Anggota-anggotanya dipilih oleh dewan-dewan setempat dari kabupaten. Kebanyakan anggotanya adalah pegawai pemerintah atau bupati. Volksraad terdiri dari satu kamar, dan berfungsi sebagai dewan penasihat saja. Gubernur Jenderal van Limburg Stirum mengangkat Tjokroaminoto menjadi anggota Volksraad. Dr. Tjipto Mangunkusumo juga ditempatkan di sana.

ISDV mulai membentuk soviet-soviet (dewan-dewan) di Surabaya.

Organisasi Jong Minahasa didirikan.

“Sarekat Islam B”, cabang revolusioner rahasia, mulai terbentuk. Anggotanya termasuk

Musso (dan kemungkinan juga Tjokroaminoto).

Sarekat Sumatra didirikan.

Pemerintah Hindia Belanda mulai menindas ‘’soviet-soviet’’ ISDV, mengusir anggota-

anggota Belanda dari gerakan komunis.

Mengeluarkan “Janji November”: pemerintah Belanda mengatakan bahwa Indonesia akan

memiliki pemerintahan sendiri di masa depan yang belum ditetapkan.

14 ovember anggota-anggota orang Indonesia di Volksraad mengecam Pemerintah Hindia

Belanda karena lebih mengutamakan kepentingan-kepentingan orang Eropa.

Pemerintah Hindia Belanda membuang Sneevliet.

1919 : Indo-Europees Verbond didirikan untuk memajukan kepentingan-kepentingan “orang-orang Indo”, sementara pada saat yang sama juga mendukung Belanda.

1920 : 27 Mei ISDV mengganti namanya menjadi Perserikatan Komunis di Hindia (belakangan PKI).

Technische Hoogeschool didirikan di Bandung (sekarang ITB: Institut Teknologi Bandung).

Sarekat Ambon didirikan.

1921 : Juni, Jong Java mengadakan kongres di Bandung; Soekarno berbicara di kongres untuk menganjurkan pembaruan bahasa.

Fock menjadi Gubernur-Jenderal Hindia Belanda hingga 1926.

Timorsch Verbond didirikan.

1922 : Perhimpunan Mahasiswa Indonesia didirikan di Belanda. Anggotanya antara lain Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, Sutomo, Ali Sastroamidjojo, dan banyak lagi lainnya yang kelak memainkan peranan penting dalam perjuangan kemerdekaan (dan dalam pemerintahan Republik Indonesia pada tahun 1950-an).

Ki Hadjar Dewantoro mendirikan Taman Siswa di Yogyakarta, sebuah sekolah mandiri

tanpa dukungan pemerintah untuk mengembangkan kesenian Jawa maupun pendidikan

modern (anti-modernis); menciptakan istilah “demokrasi terpimpin”.

Indische Vereeniging di Belanda mengganti namanya menjadi Perhimpunan Indonesia.

Anggotanya antara lain Mohammad Hatta dan Sutan Sjahrir; Tan Malaka dan Semaun

berbicara dalam pertemuan-pertemuannya.

1923 : Wajib militer diberlakukan untuk semua warga negara Belanda di Hindia.

1924 : Dr. Sutomo mendirikan Indonesia Study Club.

1925 : Pemberlakuan konstitusi baru, yaitu Dewan Hindia menjadi lembaga penasihat, Volksraad mendapatkan kekuasaan legislative terbatas. Gubernur Jenderal dan birokrasi tidak terpengaruh. Orang-orang Tionghoa secara resmi didefinisikan sebagai “vreemde oosterlingen”

Keanggotaan di Volksraad ditetapkan 60:30; 60 orang Belanda, 25 Indonesia, dan 5 anggota

lainnya keturunan Arab atau Tionghoa.

Sukarno mendirikan Generaal Study Club yang pro kemerdekaan di Bandung,

menganjurkan kesatuan bangsa.

23 September Jong Islamieten Bond didirikan di Jakarta; anggota-anggotanya antara lain

adalah Haji Agus Salim dan Mohammad Natsir.

1926 : De Graeff menjadi Gubernur Jenderal hingga 1931.

31 Desember Kyai Haji Hasjim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama, sebuah organisasi

Muslim yang berkarya dalam bidang pendidikan, bantuan amal, dan bantuan ekonomi.

1927 : 4 Juli Sukarno dan dr. Tjipto Mangunkusumo mendirikan Perserikatan Nasional Indonesia (PNI).

Desember, Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI), kelompok

yang menaungi organisasi-organisasi nasionalis dibentuk di Bandung.

1928 : PNI mengganti namanya menjadi Partai Nasional Indonesia, menerima bendera Merah-Putih, Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, “Indonesia Raya” ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan.

28 Oktober, Kongres Pemuda II di Batavia menerima “sumpah pemuda”: satu nusa, satu

bangsa, dan satu bahasa.

1929 : Orang-orang Indonesia mendapatkan kursi mayoritas di Volksraad, yang tetap merupakan sebuah lembaga penasihat.

Belanda memulihkan para bekas penguasa Bali hingga menjadi penguasa setempat yang

berkuasa di bawah wewenang Belanda, dalam sebuah upacara yang panjang di Besakih.

1930 : Muhammad Husni Thamrin membentuk sebuah fraksi nasionalis di Volksraad; menuntut otonomi.

PNI dibubarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda.

1931 : 25 April PNI memutuskan untuk membuarkan dirinya. Partai Indonesia atau Partindo dibentuk sebagai gantinya empat hari kemudian. Beberapa anggota PNI, termasuk Hatta, kecewa.

Desember, Sjahrir mendirikan Pendidikan Nasional Indonesia bersama Hatta (“PNI-Baru”).

Raja Bone dipulihkan kekuasaannya oleh Belanda untuk memerintah dengan pemerintahan

mandiri setempat.

De Jonge menjadi Gubernur Jenderal hingga 1936.

1932 : Sukarno bergabung dengan Partindo; minat terhadap Partindo meningkat.

Belanda menuntut sekolah-sekolah independen untuk meminta izin operasi dari

pemerintah; fraksi-fraksi di Volksraad bersatu menentang gagasan ini.

1933 : Hindia Belanda menekan sekolah-sekolah independen dan para pemimpin politik di Minangkabau.

Oost-Indische Leger diganti namanya menjadi KNIL (Koninklijk Nederlands-Indisch Leger).

1934 : Belanda mulai melakukan kebijakan proteksionis untuk menghalangi produk-produk Jepang yang lebih murah dan melindungi produk-produk Belanda yang lebih mahal.

1935 : Al-Ittihadiah (perhimpunan Islam modernis) didirikan di Medan.

Nahdlatul Wathan, sebuah organisasi untuk pendidikan Islam, didirikan di Lombok.

Nahdlatul Ulama mengeluarkan peraturan bahwa Hindia Belanda adalah satu negara di

mana Islam dapat dipraktikkan, dan harus dibela melawan Jepang.

Desember, Budi Utomo dan Persatuan Bangsa Indonesia bergabung untuk membentuk

Partai Indonesia Raya (Parindra). Anggotanya antara lain adalah Thamrin dan dr. Sutomo;

juga terdapat sejumlah anggota yang pro Jepang. Partai yang baru ini menyerukan

kemerdekaan melalui kerja sama dengan Belanda.

1936 : Van Starkenborgh diangkat menjadi Gubernur Jenderal; jabatan ini dipegangnya hingga sekurang-kurangnya tahun 1945.

Juli, “Petisi Sutarjo” diterbitkan, menyerukan kemerdekaan untuk Indonesia dalam tempo

10 tahun. Dan pada29 September Volksraad memutuskan untuk mendukung petisi untuk otonomi Indonesia di dalam konstitusi Belanda.

November, Partindo dibubarkan.

1937 : 24 Mei Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo) didirikan. Anggotanya antara lain meliputi Yamin dan Amir Sjarifuddin. Sebagai sebuah organisasi Gerindo mendukung kemerdekaan, namun cenderung bekerja sama dengan Belanda dalam melawan Jepang.

21 September Majlis Islam A’laa Indonesia (MIAI) didirikan, sebuah organisasi payung

untuk kerja sama antara Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam, dan

kelompok-kelompok Islam lainnya.

17 Desember Kantor Berita Antara didirikan.

1938 : 16 November Pemerintah Belanda menolak petisi otonomi 1936 untuk Indonesia.

1939 : Gabungan Politik Indonesia (GAPI), sebuah organisasi payung dari berbagai organisasi nasionalis, dibentuk. Thamrin adalah salah seorang penganjur utamanya. Kartosuwirjo dan pengikut-pengikutnya memisahkan diri dari Partai Sarekat Islam, dan membawa serta banyak pendukungnya di Jawa Barat. Dan pada Desember GAPI mengorganisasi Kongres Rakyat Indonesia, sebuah pertemuan representatif yang besar di Batavia, yang mengajukan tuntutan untuk parlemen yang sepenuhnya terpilih untuk Hindia.

1940 : Februari, Belanda kembali menolak otonomi untuk Hindia Belanda.

13 Februari Jepang menolak perjanjian arbitrase dengan Belanda.

Mei, Belanda jatuh ke tangan Jerman, pemerintah Belanda melarikan diri ke London.

28 Juni Jepang mengatakan ingin merundingkan kembali perjanjian dagang dengan

Belanda.

Juli Barang ekspor Indonesia ke Jepang dihentikan.

Agustus, Jepang menyatakan bahwa Perancis Indochina dan Hindia Belanda harus

disatukan dengan sepenuh hati ke dalam “East Asia Co-Prosperity Sphere”.

9 Agustus GAPI menghadirkan petisi yang lain tentang “melengkapi demokratisasi

Indonesia”.

September Tentara Jepang bergerak menuju Perancis Indochina.

12 September Pemerintah Hindia Belanda memulai pembicaraan perdagangan dengan

delegasi Jepang di bawah pimpinan Kobayashi. Van Mook tidak mau bekerja sama dengan

tuntutan Jepang untuk bahan bakar penerbangan.

26 Oktober Jepang dan Belanda mengeluarkan sebuah deklarasi bersama yang berisi Hindia

Belanda tidak akan menjadi bagian dari “Co-Prosperity Sphere”.