Mengantisipasi Politik Luar Negeri

Mengantisipasi Politik Luar Negeri ala Obama di KTT ASEAN Mendatang

Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN yang sedianya akan dilangsungkan pada tanggal 15 Desember 2008 akhirnya ditunda karena situasi politik Thailand yang belum stabil.  Begitupun, ada beberapa isu strategis yang akan dibahas pada konferensi tersebut, dan tentunya Indonesia sebagai motor utama ASEAN sejak masa pendiriannya pada 1967, harus mengantisipasi munculnya semangat baru pemerintahan Amerika di bawah kepemimpinan Barrack Obama dan Menteri Luar Negeri Hillary Clinton

Bagaimana kira-kira isu strategis yang akan diangkat Amerika pada KTT ASEAN mendatang? Menurut sebuah informasi, pada KTT ASEAN mendatang Amerika akan berupaya mengangkat dan mengagendakan kembali masalah Hak-hak azasi manusia (HAM) dan demokrasi di Myanmar. Negara anggota ASEAN yang hingga sekarang masih berada dalam kekuasaan rezim militer. Mengingat terpilihnya presiden baru Barrack Obama dari partai democrat, rencana semacam itu rasa-rasanya cukup masuk akal. Betapa tidak.  Sewaktu Amerika dikendalikan oleh mantan Presiden Bill Clinton, Amerika dengan dalih demokrasi dan penegakan HAM, telah membekukan semua perjanjian kerjasama militer antara Amerika dan Indonesia semasa pemerintahan rezim Suharto. Alasannya, Indonesia telah melakukan suatu pelanggaran berat dalam bidang HAM di Timor Timor. Salah satu sponsor dari keputusan Kongres Amerika tersebut adalah senator Patrick Leahy, dari partai demokrat negara bagian Vermont. Waktu itu Leahy adalah Ketua Subkomite Kepantasan Senat mengenai Negara, Operasi Luar Negeri dan Badan-badan terkait di bidang luar negeri. Apalagi sekarang, ketika Obama dan Hilary Clinton menjadi pemain kunci politik luar negeri Amerika, tentunya politik luar negeri Amerika akan kembali diwarnai oleh arah kebijakan dan prioritas dari partai demokrat. Dan untuk hal ini, isu demokrasi dan HAM nampkanya akan menjadi tema sentral politik luar negeri Amerika. Dan bukan itu saja. Terpilihnya Obama sekaligus juga dikawal oleh kongres dan senat Amerika yang juga didominasi oleh partai demokrat. Beberapa anggota senat dan kongres yang cukup kritis terhadap Indonesia selain Leahy adalah: Eni Faleomavaega, Donald Payne, David Drier, James Moran. Bahkan dalam kaitannya dengan Indonesia, para anggota kongres dan senat tersebut di atas termasuk yang secara aktif dan sistematis mendukung separatisme di Papua, Maluku, dan Aceh. Mereka merasa semakin termotivasi sejak keberhasilan Amerika era Clinton melepaskan Indonesia dari Timor Timur. Karena itu wajarlah kiranya jika Indonesia mengingatkan negara-negara mitra ASEAN seperti Myanmar untuk mengantisipasi kemungkinan Amerika mengangkat isu demokrasi dan HAM pada KTT ASEAN mendatang. Karena itu Indonesia secara bijaksana harus bisa mendesak Myanmar agar melakukan perobahan iklim politik di negaranya agar tidak terlalu represif, sehingga kalaupun Myanmar menjadi negara demokratis, akan terhindar dari scenario model Amerika. Karena bukan tidak mungkin, isu demokrasi dan HAM menurut model dan skenario Amerika, pada hakekatnya ditujukan untuk mewujudkan agenda tersembunyi pemerintahan Obama dan Hilary Clinton.  Misalnya saja, dengan menggulingkan rezim militer Myanmar yang saat ini pro Republik Rakyat Cina, melalui isu demokrasi dan HAM Amerika sebenarnya bermaksud mempromosikan rezim baru yang pro kepentingan strategis Amerika. Inilah sisi rawan dari politik luar negeri Obama dan Clinton. Karena kalau agenda Amerika ini gagal diangkat dan menjadi sikap politik ASEAN pada KTT mendatang, bukan tidak mungkin Amerika akan melakukan isolasi terhadap rezim militer Myanmar sehingga tidak bisa berhubungan dengan dunia internasional. Akibatnya, justru akan semakin membuat rezim status quo ini semakin defensif dan menolak perubahan. Sungguh berbahaya jika Amerika akan mengisolasi Myanmar sehingga tidak bisa bekerjasa dengan mitra-mitranya dari ASEAN. Karena dengan begitu, Amerika justru akan menghambat proses reformasi dan perubahan politik yang sehat di Myanmar. Menurut beberapa informasi dari kalangan departemen luar negeri RI, dalam KTT ASEAN nanti Amerika akan mengajak dan mendesak negara-negara ASEAN agar mendukung diagendakannya isu demokratisasi dan penegakan HAM di Myanmar. Sehingga akan membawa implikasi bagi ASEAN untuk menyerang kebijakan represif rezim militer pimpinan Than Shwe. Bahkan Amerika diinformasikan akan mendesak Komisi HAM ASEAN mendukung hal ini. Amerika juga tentunya akan melakukan lobi-lobi dengan dukungan media massa ASEAN dan negara-negara barat. Karena itu, mengantisipasi hal-hal tersebut di atas, Indonesian maupun negara-negara ASEAN lainnya, harus lebih tenang dan waspada terhadap manuver baru Obama dan Clinton dalam politik luar negeri. Karena meskipun KTT ASEAN diselenggarakan sebelum pelantikan Obama, namun bisa dipastikan kebijakan luar negeri Obama sudah akan diterapkan. Karena Bush sebagai incumbent president, sudah tidak punya wewenang untuk membuat suatu kebijakan strategis, termasuk dalam bidang politik luar negeri. Sehingga Indonesia dan ASEAN harus sepemahaman agar masalah Myanmar tetap menjadi isu domestic dan menjadi masalah internal di kalangan negara-negara ASEAN. Karena piagam ASEAN menegaskan bahwa masing-masing negara ASEAN harus saling menghargai masalah dalam negerinya masing-masing. Meskipun tentu saja seluruh mitra ASEAN sah-sah saja untuk mengusulkan adanya model-model system politik dan pemerintahan baru di Myanmar, yang diyakini bisa membawa suatu masyarakat dan negara Myanmar ke arah yang lebih sejahtera, mandiri dan berkepribadian.