Politik Praktis

Politik Praktis Membuat Kisruh Isu Daerah Istimewa Yogjakarta

Isu tentang Keistimewaan Yogjakarta tampaknya akan berpotensi menjadi konflik yang semakin meluas melibatkan seluruh komponen bangsa. Pengaruh dominasi kepentingan politik praktispun tidak bisa ditinggalkan dalam konflik ini. Bila hal ini sudah terjadi maka isu lokal itu akan berhembus menjadi masalah global bangsa ini yang tidak boleh diremehkan.

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu daerah di Indonesia yang mempunyai keunikan tersendiri. Di era demokrasi ini Yogjakarta mempunyai kekhususan dibandingkan daerah lainnya. Selain Yogjakarta sebenarnya banyak kerajaan yang masih tersisa di seluruh Indonesia. Tetapi hanya Yogjakarta yang mempunyai kekuasaan Raja sesungguhnya untuk memimpin rakyatnya.

Konflik tentang daerah keistimewaan Yogjakarta belakangan ini semakin memanas. Hal ini terjadi ketika pemerintah mengajukan RUU DIY kepada DPR. Keunikan di era demokrasi modern di Indonesia adalah fakta politik yang  memang masih terjadi. Monarki kultural di era modern memang tidak bisa terpisahkan begitu saja.  Baik di beberapa daerah di Indonesia, di Asia bahkan di Eropa.

 Pemerintahan monarki kultural dalam pemerintahan modern akhirnya hanya sebagai simbolisasi pemerintahan dengan memodifikasi undang-undang.  Perubahan monarki di Inggris dari monarki absolut menjadi monarki konstitusional  menumbuhkan sistem monarki konstitusional di mana ada sistem House of Lord untuk kaum bangsawan dan House of Common untuk wakil rakyat kebanyakan.

Tetapi kepala pemerintahan absulut tetap dipegang oleh perdana menteri. Secara umum sebenarnya kultural budaya kerajaan di berbagai daerah dan berbagai negara tersebut hanya sebagai simbolisasi bukan sebagai politik praktis untuk memimpin sebuah negara atau daerah seperti halnya Yogjakarta.

Substansi keistimewaan, Daerah Istimewa Yogyakarta adalah keistimewa dalam hal Sejarah Pembentukan Pemerintahan DIY terkait dengan perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia sesuai UUD 1945, Keistimewaan lainnya adalah bentuk Pemerintahan DIY sebagai daerah setingkat propinsi yang terdiri dari penggabungan wilayah “state” Kasultanan Nagari Ngayogyakarta dengan Praja Kadipaten Pakualaman dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai UU No. 3/1950.

 Istimewa dalam pemerintahan adalah dalam hal Kepala Pemerintahan DIY yang dijabat oleh Sultan dan Adipati yang bertahta sesuai Piagam Kedudukan, 19 Agustus 1945, Maklumat HB IX  dan Paku Alam VIII tanggal 5 september 1945 maupun tanggal 30 Oktober 1945.
Kontroversi dan permasalahan

Memang bila dilihat dalam alam demokrasi saat ini monarki di tengah demokrasi ini menjadi kontroversi. Bagi orang yang Yogjakarta atau pernah tinggal di Yogjakarta yang sudah terikat emosional dengan rajanya secara turun termurun tidak mau begitu saja melepas budaya dan kultural tersebut.

Tetapi bagi sistem pemerintahan demokrasi di era modern memang menunjukkan kejanggalan. Permaslahan ini harus disikapi dan diantisipasi akan timbulnya berbagai masalah manusia modern di kemudian hari.

 Permasalahan demokrasi dan pemerintahan modern itu  nantinya akan terkait dengan berbagai aturan daerah dan sistem pemerintahan yang ada baik aturan pertanahan, pajak dan berbagai aturan hukum lainnya.

Demokrasi modern telah diyakini dunia bahwa akan memberi manfaat yang besar bagi kelangsungan hidup manusia. Hal itu terbukti dengan terkikisnya pemerintahan monarki dan nondemokrasi secara perlahan di muka bumi ini dengan pemerintahan demokratis modern yang diatur oleh hukum dan undang-undang yang disepakati bersama. Bukan melalui aturan atau hukum yang hanya dibuat oleh keinginan seorang raja atau kelompok tertentu.

Permasalahan akan merembet lebih jauh ketika nantinya keturunan Sultan sebagai penggantinya mengalami kekisruhan. Hal ini sangat dimungkinkan karena melibatkan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman.

Sejarah menunjukkan bahwa kelemahan estafet kepemimpinan kerajaan juga sering menimbulkan konflik intern di keluarga apalagi bila aturan baku yang ada dalam kerajaan tersebut tidak ada dan hanya tergantung titah raja.

Bukan hanya itu kekuasaan raja yang tidak bisa dibatasi dalam produktifitas usia juga akan menjadi ewuh pakewuh bagi rakyatnya. Bila sang raja dalam usia sangat tua yang sudah tidak produktif tetap menjabat maka akan berpengaruh pada pemerintahan modern yang semakin kompleks.

Apalagi hal itu melibatkan dua kerajaan yaitu Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman. Bilakonflik itu benar terjadi maka  tidak ada satu rakyatpun yang akan berani untuk meminta turun sang raja  tidak produktif tersebut. Bila konflik di antara  keluarga raja tersebut maka yang menjadi korban adalah rakyatnya

Memang gubernur Yogjakarta tunduk kepada sistem pemerintahan Indonesia yaitu dalam hal ini presiden. Tetapi dalam penegakan sistem pemerintahan modern pasti terjadi benturan. Misalnya bila BPK dan KPK bisa leluasa dapat mengintervensi pemerintahan daerah lain di Indonesia. Apakah juga demikian KPK atau BPK berani mengintervensi administrasi pemerintahan Yogjakarta atau Rajanya.

 Apabila Rajanya melakukan penyimpangan hukum atau undang-undang apakah pemerintahan pusat berwenang untuk menggantikan  atau menggeser raja Yogjakarta. Pastinya tidak, karena raja Yojakarta bukan di angkat oleh pemerintah dan oleh rakyat tetapi dari warisan turun temurun raja sebelumnya.

 Dalam sistem kerajaan tidak ada raja yang salah atau yang melanggar hukum. Bila misalnya KPK mengusut sang raja dari tindakan korupsi bisa saja  rakyat Yogjakarta akan marah dan berikrar untuk memisahkan diri dengan Indonesia.

Mungkin bisa saja sampai saat ini hal tersebut bukan masalah karena sampai saat ini sang Raja adalah sosok yang taat hukum dan sangat menjunjung tinggi moral dan budaya bangsa. Tetapi manusia tidak ada yang tahu apakah generasi berikutnya akan juga demikian.

 Karena Raja adalah juga manusia biasa, yang tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan. Sejarah juga mencatat bahwa banyak raja yang dzolim terhadap rakyatnya tetapi di jaman demokrasi modern hal tersebut dianggap sebagai raja yang KKN.

Bila masalah monarki kerajaan di tengah logika ketatanegaraan dan logika demokrasi seringkali berbenturan keras. Karena, bagi masyarakat Yogjakarta gubernur atau kepala pemerintahan mereka adalah harga mati harus Sri Sultan.

 Selanjutnya alasan yang selalu diajukan rakyat Yogjakarta adalah alasan sejarah, peran Yogjakarta dalam kemerdekaan dan lain sebagainya yang seharusnya tidak relevan dengan kemajuan demokrasi modern. Bila alasan tersebut bergulir bisa saja kecemburuan raja-raja di daerah lain di Indonesia juga minta keistimewaan yang sama untuk hal tersebut.

Raja di daerah lainpun juga punya alasan bahwa mereka berperanan dalam meraih kemerdekaan ini dan mempunyai sejarah yang sama dengan Yogjakarta. Hanya yang berbeda saat kemedekaan  Soekarno tidak mau menambah masalah saat terjadi kemerdekaan dan harus menggabungkan Yogjakarta dalam NKRI dengan syarat raja Yogjakarta terus eksis dalam pemerintahan.

Melihat kondisi yang seperti ini tampaknya untuk menerapkan kondisi demokrasi murni dan menciptakan sistem pemerintahan yang modern akan pasti terhambat dan tidak tercapai. Karena, merubah kultural kerajaan Yogjakarta yang sudah terbina lama sejak proklamasi kemerdekaan sulit dipisahkan dengan masyarakat Yogjakarta. Tetapi kemajuan jaman mau tidak mau rakyat Yogjakarta harus menyadari bahwa keistemewaan yang ada tersebut menjadi hambatan dalam kemajuan sistem demokrasi modern yang sedang dibangun bangsa ini.

 Kalaupun kultur tersebut memang sulit dilepaskan maka kerajaan Yogjakarta bisa saja terus hidup sebagai budaya tetapi dalam sistem pemerintahan dapat menjadi simbol seperti di negara Thailand, Inggris dan Belanda.

Sebaiknya isu tersebut tidak melebar kemana-mana harus difokuskan pada pembahasan substansi terpenting keistimewaan DIY. Bukan hanya persoalan rekrutmen kepala daerah, tetapi  hak-hak dan wewenang istimewa apa yang dimiliki Pemprov DIY dalam melaksanakan pemerintahannya, baik di bidang politik, sosial, budaya, pertanahan, tata ruang, dan pendidikan.

Permasalahan demokrasi dalam keistimewaan Yogjakarta adalah bukan hanya milik rakyat Yogjakarta tetapi persoalan bangsa ini semua.

 Konflik yang awalnya sederhana ini cenderung dapat meluas ke permasalahan keutuhan bangsa. Hal ini sudah mulai tampak denmgan adanya masalah ini ego kedaerahan muncul mengalahkan kepentingan nasional.

 Beberapa rakyat dan tokoh Yogjakarta selalu mengatakan bahwa keistimewaan ini adalah aspek sejarah karena jasa keraton kepada bangsa ini. Bila ini tidak diakui bangsa ini maka kemarahan rakyat akan sulit dihindari untuk terjadi hal yang tidak diinginkan.

 Buka sekedar itu hal kecil ini dapat meular ke daerah lain sebagai bibit yang dapat memecah belah bangsa ini bila ego kedaerahan selalu diangkat sebagai pembelaan diri.

Pengaruh Politik Praktis

Untuk mempertemukan perbedaan kepentingan nasional dan keinginan rakyat Yogjakarta ini tampaknya sesuatu hal yang tidak mudah. Berbagai kepentingan politik dan kepentingan kelompok dan individu berada di belakangnya. Sebenarnya bila kepentingan politik praktis tidak mendominasi perbedaan pendapat ini maka konflik ini tidak akan sampai meluas dan dapat diselesaikan secara kepala dingin.

Isu sensitif ini akan berpotensi menjadikan perpecahan dalam tubuh NKRI dan akan banyak dimanfatkan untuk kepentingan politik, pribadi dan kelompok.

 Serta merta isu sensitif ini dimanfaatkan dan dikelola dengan baik oleh pihak yang tidak berkepentingan. Bahkan isu politik muncul seperti SBY dan partai Demokrat ingin mengusai Yogjakarta atau isu Sultan dibidik karena deklarator Partai Nasional  Demokrat. Padahal SBY sudah tidak. Berkepentingan dalam suksesi Pilpres 2014.

Beberapa pengamat menyebutkan konflik kepentingan politik tidak bisa dipungkiri karena tampaknya Sri Sultan akan berusaha tampil dalam kompetisi kepemimpinan nasional di tahun 2014 melalui embrio politik Nasional Demokrat bersama Surya Paloh. Kepentingan politik itu bila dicermati bisa dibaca secara jelas bila melihat perbedaan pemberitaan di stasiun berita TVone dan metrotv dalam konflik ini. Tampak sekali dalam setiap pemberitaan metrotv mengeluarkan opini yang berseberangan dengan TVone.

 Bahkan sampai sekarang tampaknya metrotv belum pernah menampilkan opini nara sumber seorang pejuang demokrasi dalam permasalahan itu. Beberapa kali nara sumber yang ditampilkan didominasi oleh opini tokoh Yogjakarta bahkan tokoh politik Ferry Mursyidan dari Nasiol Demokrat didadikan nara sumber. Seperti diketahui pemberitaan metrotv sering tidak bisa lepas dari kepentingan pemodalnya.

 Surya Paloh yang bersama Sri Sultan sedang menggalang kekuatan politik dengan nama kekuatan organisasi masyarakat Nasional Demokrat yang diprediksi pengamat akan menuju perseteruan RI-1 dan RI-2. Bila kepentingan besar ikut bermain maka rakyat kecil yang tidak tahu menahu secara jelas substansi permasalahannya akan ikut terbawa konflik yang tidak sehat seperti adanya konggres masyarakat yang berkonfrontasi dengan pemerintah pusat dan presidennya.

Sebaiknya kepentingan politik tidak mendominasi penyelesaian kemelut ini. Permasalahan yang sepertinya ringan ini sangat sensitif untuk isu persatuan NKRI.

 Bila konflik ini dihembuskan lebih keras lagi maka kecemburuan berbagai raja dan monarki kecil di Indonesia dapat muncul karena mereka semua punya kontribusi dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia yang selama ini diklaim oleh masyarakat Yogjakarta bahwa keistemewaan harus ada karena jasa keraton.

Konflik yang cenderung berpotensi besar ini harus segera di atasi dengan tindakan yang cepat dan tepat oleh pemerintah bersama DPR demi kepentingan masa depan bangsa. Bila nantinya DPR sebagai pengejawantahan rakyat memutuskan sesuatu maka semua masyarakat harus tunduk. Siapapun kelompok di masyarakat ini harus tunduk dengan keputusan bangsa ini melalui wakil rakyat di DPR.

 Karena sejak awal Sri Sultas hamengkubuwana IX sudah mengikrarkan bahwa pemerintahahn Yogjakarta akan selalu tunduk pada pemerintahan pusat. Masalah Yogjakarta ternyata bukan sekedar masalah daerah tetapi masalah besar bangsa ini.

 Penegakan demokrasi dimanapun di dunia ini selalu menimbulkan pengorbanan yang tidak ringan. Bila masalah ini dipikirkan secara bijaksana maka penciptaan demokrasi adalah merupakan investasi terbaik dan warisan paling mahal bagi anak cucu kita di masa depan